Partai Gerindra memberikan kebebasan penuh kepada setiap kader yang duduk di parlemen untuk menyampaikan pandangan terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyatakan bahwa fraksinya tidak mengeluarkan perintah larangan maupun kewajiban khusus bagi anggotanya dalam merespons isu tersebut.

Hak Konstitusional Anggota Dewan

Menurut Kamrussamad, setiap anggota DPR dari Fraksi Gerindra mempunyai hak dan kewenangan tersendiri dalam memberikan pendapat yang berlandaskan undang-undang yang berlaku.

Sikap ini diambil untuk menghormati dinamika dan aspirasi yang terus berkembang dari berbagai lintas fraksi di parlemen.

Gerindra siap mendengarkan berbagai usulan yang muncul, baik terkait penggunaan hak menyatakan pendapat maupun instrumen konstitusional lainnya.

Mendorong Penyelesaian Cepat

Pihaknya menilai polemik yang ada di tengah masyarakat harus segera dituntaskan agar tidak memicu spekulasi berkepanjangan.

Penyelesaian yang sesuai dengan koridor hukum diharapkan mampu menjaga stabilitas politik nasional agar tetap kondusif.

Dorongan Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat

Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah partai politik lain seperti PDI Perjuangan dan PKS untuk menindaklanjuti persoalan keabsahan syarat pendidikan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai langkah tersebut sebagai pilihan yang rasional demi merespons masukan dari berbagai kelompok masyarakat.

Sementara itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan bahwa hak tersebut menjadi opsi yang paling relevan untuk segera dilaksanakan apabila Gibran tidak kunjung mengundurkan diri.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia turut berpandangan senada dengan menyebut hak interpelasi sudah tidak lagi relevan.

Menurut Doli, putusan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah menghadirkan fakta hukum yang jelas sehingga lembaganya perlu fokus pada penggunaan hak menyatakan pendapat.

Kaitan dengan Dinamika Kekuasaan dan Hukum Alam

Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI Subardi memandang rangkaian dinamika politik ini sebagai bagian dari cara kerja hukum alam dalam membenahi berbagai kerusakan tatanan.

Ia menilai proses politik yang bergulir di parlemen sudah semestinya ditindaklanjuti demi mengembalikan marwah konstitusi serta menjaga keadaban hukum.