Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan permintaan kepada Pemerintah Pusat agar memberikan dana transfer ke daerah (TKD) secara maksimal.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi yang berlaku saat ini sangat menyulitkan pelaksanaan program pembangunan di wilayah tersebut.

Menurut Elai, pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa mengandalkan sumber pendanaan lain selain dana TKD termasuk dana Otonomi Khusus.

Wilayah tersebut tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga seluruh program pembangunan baru dapat berjalan apabila alokasi dana TKD tercukupi.

Kebijakan efisiensi anggaran berakibat pada berkurangnya dana TKD sehingga banyak program pembangunan tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal.

Seluruh kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat saat ini sepenuhnya bergantung pada aliran dana Otonomi Khusus.

Sementara itu, pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten harus dikerjakan menggunakan Dana Transfer Infrastruktur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, menyebut dana Otonomi Khusus terus mengalami penurunan sejak disahkan pada 2023.

Penurunan anggaran tersebut membuat program yang sudah dicanangkan sebelumnya menghadapi hambatan besar untuk direalisasikan di lapangan.

Pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan dana TKD bagi wilayah Papua Pegunungan agar pelayanan publik tetap berjalan.

Marthen menyarankan agar kebijakan efisiensi memberikan pengecualian khusus bagi daerah otonom baru seperti Papua Pegunungan yang belum mempunyai sumber pendapatan asli daerah.