Seorang pemuda berinisial APS (26), yang disebut sebagai anak pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran konten asusila mantan pacarnya. Konten itu diduga disebarkan kepada sejumlah orang melalui direct message (DM) Instagram dan pesan WhatsApp.

Pelapornya adalah YDA (22), warga Kota Mojokerto, yang tak lain mantan pacar APS. Kuasa hukum YDA, Rifan Hanum, membenarkan bahwa terduga pelaku memang anak seorang kepala dinas di Kabupaten Mojokerto.

Berawal dari Hubungan yang Kandas

Menurut Rifan, dugaan penyebaran konten itu terjadi setelah hubungan asmara YDA dan APS berakhir pada Maret 2025. Versi pelapor, motifnya adalah terlapor masih berat hati untuk melepaskan — dan dugaan penyebaran bermula setelah YDA menjalin hubungan dengan pria lain pada April 2025.

Rifan memerinci dugaan kronologinya: APS diduga mulai menyebarkan konten bermuatan asusila melalui Instagram pada 22 Mei 2025, disertai narasi yang dinilai korban sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Pada 5 Juni 2025, APS diduga mengirimkan stiker bergambar korban dengan muatan asusila kepada seseorang yang kini menjadi saksi. Dua hari berselang, 7 Juni 2025, sebuah video asusila yang merekam hubungan APS dengan korban diduga kembali disebarkan kepada orang lain.

Dilaporkan, Kini Naik Penyidikan

YDA melaporkan perkara ini ke Polres Mojokerto Kota pada 28 Agustus 2025, dengan menyerahkan sejumlah bukti dan mengajukan empat orang saksi, yakni ALD, SAR, PCF, dan FAB.

Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Mojokerto Kota Ipda Cahyono, mewakili Kasatreskrim AKP M. Kevin Ramadhan, menyampaikan bahwa perkara dugaan penyebaran konten asusila tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan kini ditangani Unit 1 Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, mulai dari korban, para saksi, hingga terduga pelaku. Menurut Cahyono, konten itu dikirimkan secara japri kepada empat orang saksi melalui WhatsApp sekali lihat dan DM Instagram.

Satu hal yang menarik, sejak laporan diterima, Satreskrim telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) — pada 30 Januari 2026, 23 September 2026, dan 23 Oktober 2026. Cahyono menjelaskan, hal itu terjadi karena adanya pergantian Kepala Satreskrim hingga tiga kali, yang diikuti perubahan penyidik dan unit penangan, dari Unit 2 ke Unit PPA.