Masih aktif bekerja bukan berarti saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa disentuh. Peserta dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun dapat mencairkan sebagian saldonya tanpa perlu resign, dengan batas 10 persen untuk persiapan pensiun atau 30 persen untuk membeli rumah.

Ketentuan ini sering belum diketahui pekerja. Banyak yang mengira JHT baru bisa diambil setelah berhenti bekerja atau memasuki usia pensiun, padahal klaim sebagian sudah dibuka bagi peserta aktif yang memenuhi syarat.

Aturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang diubah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022. Pencairan sebagian hanya bisa dilakukan satu kali selama menjadi peserta, dan peserta wajib memilih salah satu tujuan, 10 persen atau 30 persen.

Untuk 30 persen, dana ditujukan bagi kepemilikan rumah, baik pembelian secara tunai maupun melalui KPR. Untuk 10 persen, dana ditujukan sebagai persiapan menghadapi hari tua.

Hitung pajaknya sebelum mengajukan

Soal pajak, pencairan JHT di masa pensiun sampai Rp50 juta dikenai PPh final 0 persen, asalkan dicairkan sekaligus paling lama dua tahun sejak pensiun. Bagian di atas Rp50 juta dikenai PPh final 5 persen.

Namun pencairan sebagian saat masih bekerja perlakuannya berbeda. Pencairan ini dikenai PPh Pasal 21 dengan tarif Pasal 17 dan bersifat tidak final. Ada pula risiko tarif progresif pada pencairan berikutnya bila jarak antar-pengambilan melebihi dua tahun.

Iuran JHT yang dipotong setiap bulan sebesar 5,7 persen dari upah, dengan 2 persen dari pekerja dan 3,7 persen dari perusahaan. Saldo yang terkumpul dapat dicek melalui aplikasi JMO.

Cara mengajukan klaim sebagian adalah lewat aplikasi JMO, situs Lapak Asik, atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan kartu peserta, e-KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan atas nama sendiri, dan NPWP bila saldo di atas Rp50 juta. Dana cair paling lama lima hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Terakhir, waspadai penipuan berkedok petugas. Beredar peringatan soal pihak yang mengaku petugas saat proses klaim JHT dan meminta data biometrik peserta. Urus klaim hanya melalui kanal resmi, dan jangan serahkan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas.