Pemerintah Jepang menyiapkan anggaran sekitar 10 miliar yen untuk memperkuat pertahanan siber nasional.

Langkah ini diambil sebagai respons atas serangkaian insiden pembobolan keamanan yang mengancam berbagai perusahaan serta lembaga.

Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan paket darurat tersebut pada Jumat.

Paket tersebut mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan, peningkatan kemampuan investigasi, serta bantuan bagi korban serangan. Pemerintah menargetkan penguatan perlindungan dasar sekaligus mempercepat penanganan insiden keamanan digital.

Dalam rapat kabinet pada Jumat malam, Takaichi menyoroti masih berlangsungnya akses tanpa izin serta kebocoran informasi.

Berbagai kasus tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas bagi masyarakat maupun sektor usaha di negara tersebut.

Ia lantas meminta seluruh jajaran pemerintah meningkatkan kesiapan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman siber. Salah satu prioritas utama pemerintah adalah mempercepat pemeriksaan sistem digital menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Berdasarkan laporan media setempat, teknologi itu akan dimanfaatkan untuk memeriksa infrastruktur penting dan sistem milik lembaga pemerintah. Pemeriksaan tersebut bertujuan menemukan celah keamanan paling lambat pada bulan Maret.

Urgensi penguatan keamanan digital meningkat setelah sejumlah perusahaan Jepang menghadapi serangan siber bertubi-tubi.

Penemuan kerentanan pada bahasa pemrograman PHP yang digunakan di berbagai situs web turut mendorong kebutuhan penanganan cepat.

Partai Demokrat Liberal yang sedang berkuasa menilai gelombang serangan terbaru sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional.

Pihak partai menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi yang telah mencapai ambang darurat siber.