Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengangkat seluruh pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu menjadi penuh waktu.

Keputusan penting tersebut diambil dalam rapat finalisasi mengenai kepegawaian yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pengalihan status ini berlaku bagi seluruh lintas profesi di ranah non-ASN.

Kebijakan tersebut mencakup berbagai formasi tenaga honorer mulai dari dosen, petugas Pemadam Kebakaran, hingga Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain itu, penyesuaian status ini juga meliputi tenaga kesehatan atau medis serta tenaga teknis dan pelaksana pelayanan lainnya.

Pemerintah turut membuka peluang bagi para pegawai non-ASN tersebut untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2027.

Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah dalam memperpanjang masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik.

Perpanjangan kontrak kerja tersebut juga berlaku bagi pegawai tenaga kesehatan non-ASN yang masa baktinya berakhir pada Desember 2026.

Kebijakan perpanjangan ini setidaknya mencakup lebih dari 172 ribu guru negeri serta 2.400 guru di bawah Kementerian Agama.

Pemerintah juga berencana menyiapkan aturan khusus mengenai batasan usia bagi pegawai non-ASN yang ingin mengikuti seleksi PNS.

Seluruh penyesuaian aturan dan pengangkatan status kepegawaian ini dijadwalkan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027.