Bareskrim Polri saat ini masih mendalami aduan mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penyelidikan tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung sebagai bahan referensi.

Laporan awal dilayangkan oleh Tim Advokasi Penegak Etika Moral dan Integritas Bangsa terkait dokumen surat keterangan dari kementerian.

Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai dasar pendaftaran calon wakil presiden pada pemilihan umum lalu.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan laporan masyarakat tersebut diproses secara prosedural.

Penyidik juga masih menjalankan proses permintaan keterangan dari para ahli guna memperkuat alat bukti.

Pemeriksaan ahli hukum pidana maupun bidang lain diperlukan untuk menelaah argumentasi yuridis secara mendalam.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengeluarkan putusan nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Putusan itu menyebutkan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang setara tingkat SMA.

Mahkamah Agung kemudian menerbitkan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.

Putusan kasasi tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.