Penandatanganan MoU turut dihadiri Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, selaku Dewan Pembina ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa.

Hadir pula Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, serta Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, bersama sejumlah pengurus ABPEDNAS lainnya.

Selain literasi keuangan, upaya pemberdayaan diperkuat melalui pemetaan potensi dan aspirasi desa. Pendampingan kelompok usaha juga disiapkan agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Edukasi bagi masyarakat prasejahtera mencakup pencegahan, deteksi dini, dan pendampingan hukum. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan hukum yang mungkin dihadapi.

Melalui program Mekaar, PNM mendampingi perempuan prasejahtera untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pendekatan itu dinilai sejalan dengan fokus ABPEDNAS yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan desa melalui komunitas Srikandi Jaga Desa.

Kesamaan basis komunitas ini membuka peluang memperluas edukasi, memperkuat jejaring, dan mengoptimalkan potensi perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan lingkungan.