Amnesty International melalui Yasmine Ahmed menyebut vonis itu sebagai dakwaan telak terhadap integritas sistem keadilan Pakistan.

Human Rights Watch melalui Patricia Gossam memperingatkan bahwa kriminalisasi pengacara HAM dengan pasal terorisme mengirim pesan mengerikan bagi kebebasan berekspresi.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif memilih bungkam meski mendapat tekanan diplomatik dan kritik tajam dari PBB.

Kunwar menilai sikap itu dapat dipahami karena kendali kebijakan strategis berada di tangan Jenderal Asim Munir, bukan institusi sipil.

Ia menyoroti absennya perhatian internasional terhadap gelombang pelanggaran HAM di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan.

Menurutnya, jaminan kekebalan hukum melalui Amandemen Konstitusi ke-27 membuat rezim militer merasa tidak memiliki hambatan moral untuk membungkam perbedaan pendapat.

Kasus Mazari memperlihatkan realitas pahit bahwa keadilan formal sering kali tunduk pada ambisi kekuasaan.