Keterlambatan membayar iuran BPJS Kesehatan bukan sekadar urusan administratif. Status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa dinonaktifkan sementara.

Menurut ketentuan yang dirujuk dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024, penjaminan peserta dihentikan sementara jika iuran tidak dibayar hingga akhir bulan berjalan.

Nonaktifnya status dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Dampaknya, kartu JKN tidak bisa dipakai untuk layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rumah sakit rujukan.

Dampak Tunggakan dan Cara Mengaktifkan Kembali

Status nonaktif tidak berarti peserta dilarang berobat. Layanan kesehatan tetap bisa diakses, tetapi biaya pemeriksaan, obat, dan rawat inap harus ditanggung sendiri.

Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan, peserta wajib melunasi iuran bulan tertunggak paling banyak 24 bulan ditambah iuran bulan berjalan.

Setelah pembayaran terverifikasi, status biasanya aktif dalam waktu maksimal 1×24 jam.

Pembayaran dapat dilakukan melalui Mobile JKN, ATM, mobile banking, Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, atau kanal resmi lainnya.

Peserta yang tunggakannya lebih dari tiga bulan atau mencapai 4–24 bulan bisa memanfaatkan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB atau New REHAB).

Program ini memungkinkan pembayaran dicicil agar beban tidak terlalu berat. Pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau Care Center BPJS Kesehatan.

Selain tunggakan iuran, ada denda pelayanan yang perlu dipahami.

Denda ini bukan denda keterlambatan iuran, melainkan dikenakan jika peserta non-PBI menjalani rawat inap tingkat lanjutan dalam 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali.

Besaran denda adalah 5 persen dari perkiraan biaya paket INA-CBGs berdasarkan diagnosis dan prosedur awal, dikalikan jumlah bulan tertunggak dengan batas maksimal 12 bulan.

Batas tertinggi denda biasanya Rp20 juta atau Rp30 juta, tergantung ketentuan yang berlaku. Denda tidak berlaku untuk rawat jalan, peserta PBI, dan PBPU yang iurannya dibayar pemerintah daerah.