BPJS Kesehatan Menunggak: Status Nonaktif hingga Denda Layanan
Keterlambatan membayar iuran BPJS Kesehatan bukan sekadar urusan administratif. Status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa dinonaktifkan sementara.
Menurut ketentuan yang dirujuk dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024, penjaminan peserta dihentikan sementara jika iuran tidak dibayar hingga akhir bulan berjalan.
Nonaktifnya status dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya.
Dampaknya, kartu JKN tidak bisa dipakai untuk layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rumah sakit rujukan.
Dampak Tunggakan dan Cara Mengaktifkan Kembali
Status nonaktif tidak berarti peserta dilarang berobat. Layanan kesehatan tetap bisa diakses, tetapi biaya pemeriksaan, obat, dan rawat inap harus ditanggung sendiri.
Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan, peserta wajib melunasi iuran bulan tertunggak paling banyak 24 bulan ditambah iuran bulan berjalan.
Setelah pembayaran terverifikasi, status biasanya aktif dalam waktu maksimal 1×24 jam.
Pembayaran dapat dilakukan melalui Mobile JKN, ATM, mobile banking, Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, atau kanal resmi lainnya.
Peserta yang tunggakannya lebih dari tiga bulan atau mencapai 4–24 bulan bisa memanfaatkan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB atau New REHAB).
Program ini memungkinkan pembayaran dicicil agar beban tidak terlalu berat. Pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau Care Center BPJS Kesehatan.
Selain tunggakan iuran, ada denda pelayanan yang perlu dipahami.
Denda ini bukan denda keterlambatan iuran, melainkan dikenakan jika peserta non-PBI menjalani rawat inap tingkat lanjutan dalam 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali.
Besaran denda adalah 5 persen dari perkiraan biaya paket INA-CBGs berdasarkan diagnosis dan prosedur awal, dikalikan jumlah bulan tertunggak dengan batas maksimal 12 bulan.
Batas tertinggi denda biasanya Rp20 juta atau Rp30 juta, tergantung ketentuan yang berlaku. Denda tidak berlaku untuk rawat jalan, peserta PBI, dan PBPU yang iurannya dibayar pemerintah daerah.
Update Terbaru
Menikmati Keindahan Berbagai Destinasi Wisata Bantul Selain Pantai
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Persija Main Tanpa Suporter, Shin Tae Yong Minta Evaluasi
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Pengakuan Silmy Karim di Pengadilan Terkait Pungutan Liar Izin Tinggal WNA
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Optimisme Hakim Danish Sambut Balapan Moto3 Portugal Pekan Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Robert Pattinson Menjadi Pilihan Sempurna untuk Era Baru 007
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Trailer Perdana 3 Body Problem Season 2 Ungkap Konflik Kosmik Epik
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Aktor RPG Exodus Rasakan Beban Warisan Pengembang Eks BioWare
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Fadia Tiwi Menang Dua Gim di Babak Pertama Hong Kong Open 2026
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Rejuran Healer dan Rejuran i: Ketahui Perbedaan Sasaran Kulit Wajah
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Brawijaya Hospital Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Ekspansi Jaringan
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Plastics & Rubber Indonesia 2026 Perkuat Rantai Pasok Manufaktur
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Penyebab Penurunan Performa Vinicius Jr di Real Madrid Musim Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Aturan PTKP Dinilai Tak Relevan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Ratusan Atlet Ikuti Ajang Berkuda Jabar Classic 2026 di Cibubur
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB






