Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan bahwa eksistensi lembaga yang dipimpinnya harus dinilai dari perjuangan nyata terhadap suara masyarakat daerah.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Senator Menyapa 2026 yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada hari Rabu.

Menurut Sultan, politik representasi tidak boleh sekadar berhenti pada aktivitas penyerapan aspirasi dan kunjungan ke bawah saja.

Tolok ukur keberadaan DPD bukan terletak pada seberapa sering mereka bersidang, melakukan kunjungan kerja, ataupun menerbitkan rekomendasi.

Ukuran utamanya adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik setelah suara mereka diperjuangkan secara optimal.

Sultan juga mengaku memahami adanya pesimisme publik terhadap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga DPD saat ini.

Namun, ia menilai kritik dan pandangan pesimis tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan melainkan dijawab lewat kerja keras langsung.

Kehormatan lembaga tidak diukur dari besarnya kewenangan, melainkan ketajaman argumentasi serta keberanian membela kepentingan daerah.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, DPD tercatat telah mengumpulkan sebanyak 13.519 aspirasi untuk ditindaklanjuti.

Kendati demikian, Sultan menilai jumlah tersebut belum cukup tanpa adanya jejak tindak lanjut yang jelas bagi publik.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan parlemen yang jauh lebih representatif serta terbuka.