Otoritas Jasa Keuangan mencatat aktivitas pasar aset kripto di Indonesia mencapai 23,48 juta akun konsumen sepanjang September 2026.

Nilai transaksi spot pada periode tersebut tercatat sebesar Rp30,56 triliun.

Selain pasar spot, transaksi derivatif juga membukukan angka sebesar Rp5,8 triliun.

Pengembangan Aset Digital Berbasis Syariah

Perkembangan pasar tersebut menjadi pertimbangan OJK dalam mendorong pengembangan aset keuangan digital dan aset kripto berbasis syariah.

Langkah ini diarahkan untuk memperluas manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menyampaikan arah kebijakan tersebut di Makassar.

Adi menilai pengembangan aset digital syariah tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan teknologi dan penambahan produk.

Inovasi harus memberikan manfaat ekonomi yang jelas serta mendukung perkembangan industri keuangan syariah nasional.

OJK juga menyiapkan Peta Jalan Pengembangan IAKD Syariah yang diselaraskan dengan arah pengembangan IAKD 2027–2031.

Menurut Adi Budiarso, kepatuhan terhadap prinsip syariah harus tercermin dalam kejelasan objek dan manfaat ekonomi, kesesuaian akad, serta transparansi transaksi.

Sertifikasi syariah dari lembaga luar negeri tidak otomatis menjadi dasar penawaran produk di Indonesia.

OJK menyiapkan program penyusunan taksonomi, klasifikasi model bisnis, serta koordinasi dengan DSN-MUI.

Model produk awal yang dikaji meliputi tokenisasi sukuk, emas, serta aset riil berbasis syariah.

OJK juga menegaskan fungsi regulatory sandbox sebagai sarana pengujian inovasi.