Partai Gerindra meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kasus tersebut diduga melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah oknum perwira tinggi lainnya.

Ketua DPD Gerindra DIY, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat mengecewakan rakyat.

Ia berharap masyarakat tetap menaruh kepercayaan kepada institusi Polri dalam menyelesaikan perkara ini.

Danang meyakini para penyidik akan bekerja secara profesional untuk mengungkap masalah tersebut hingga terang benderang.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam skandal penyadapan tanpa prosedur.

Aksi penyadapan ilegal tersebut dilaporkan berlangsung sepanjang periode tahun 2025 sampai 2026.

Sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, dimasukkan ke dalam alat sadap tanpa melalui verifikasi.

Ketiga jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Selain itu, terdapat satu jenderal lain berinisial SU atau Irjen Pol Slamet Uliandi yang sementara ini masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Danang menegaskan bahwa tindakan melawan hukum ini merupakan ulah oknum dan bukan cerminan dari institusi Polri secara keseluruhan.

Ia juga menyatakan tidak mau berandai-andai terkait kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan aksi penyadapan ilegal tersebut.