Sebuah unggahan TikTok memicu perbincangan soal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, tetapi dugaan itu belum dikonfirmasi oleh pernyataan resmi apa pun hingga saat ini.

Bermula dari Daftar Nama di TikTok

Kabar ini mencuat dari unggahan akun TikTok @silent_majority36 yang berisi daftar nama. Menurut unggahan yang beredar, tiga petinggi Polri yang disebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Nama-nama tersebut ditulis dengan inisial LSP, ASN, dan EH dalam daftar yang beredar di media sosial. Unggahan tersebut menjadi perbincangan bukan hanya karena isi daftarnya, melainkan juga karena nama-nama besar yang tercantum di dalamnya membuat publik bertanya-tanya mengenai maksud dan kebenaran kabar yang disampaikan melalui media sosial itu.

Menurut unggahan yang beredar pula, pihak yang diduga disadap mencakup Presiden Prabowo, Wapres Gibran, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wakil Jaksa Agung, Mahfud MD, hingga sejumlah pengusaha besar. Semua penyebutan itu berstatus diduga menurut unggahan, dan tidak disertai konfirmasi resmi dari pihak yang namanya disebut maupun dari institusi terkait.

Di tengah peredaran kabar tersebut, muncul analisis yang beredar mengenai tiga dugaan alasan. Pertama, diduga untuk menjaga status quo kekuasaan. Kedua, diduga berkaitan dengan konflik politik dan pertarungan jabatan internal. Ketiga, diduga terkait pengendalian informasi dan elite ekonomi. Ketiga dugaan alasan ini adalah analisis yang beredar, bukan kesimpulan resmi dan bukan fakta yang terbukti.

Akademisi Minta Penelusuran Menyeluruh

Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, Lati, memberikan tanggapan atas ramainya dugaan tersebut. Ia menilai dugaan semacam ini perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama mengenai siapa pihak yang diduga memerintahkan. Menurut pandangannya, penelusuran soal pemberi perintah penting karena berkaitan dengan untuk apa informasi yang diduga dikumpulkan itu akan digunakan. Tanggapan dari kalangan akademisi menunjukkan bahwa isu ini dibaca sebagai persoalan serius yang menyangkut kepercayaan publik, namun keseriusan tanggapan tersebut tetap tidak mengubah kedudukan kabar ini sebagai dugaan yang belum terkonfirmasi secara resmi.