Pemerintah sedang mengevaluasi arah kebijakan pembangunan smelter di dalam negeri.

Evaluasi ini dilakukan agar fasilitas pengolahan tidak lagi berhenti pada produk setengah jadi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong agar smelter dapat menghasilkan produk akhir.

Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan nilai tambah yang utuh bagi perekonomian nasional.

Bahlil mengakui bahwa mayoritas produk industri hilirisasi saat ini masih berada di tahap tengah.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Minerba Convex 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pemerintah kini meminta adanya kajian mendalam terkait pembangunan smelter.

Kebijakan baru ini berkaca pada keberhasilan hilirisasi nikel yang mendongkrak nilai ekspor secara signifikan.

Menurut Bahlil, nilai ekspor nikel Indonesia sebelumnya hanya berkisar US$3,3 miliar pada periode 2017 hingga 2019.

Setelah ekspor bahan mentah disetop dan hilirisasi digencarkan, nilainya melonjak drastis hingga mencapai sekitar US$34 miliar.

Keberhasilan tersebut didorong oleh konsistensi kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem yang terintegrasi. Amerika Serikat kini bahkan sudah mendapatkan pasokan bahan baku prekursor dan katoda langsung dari Indonesia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno menambahkan, langkah strategis berikutnya adalah memperdalam rantai pasok industri.

Pemerintah ingin memastikan seluruh olahan mineral melaju sampai tahap akhir demi mengoptimalkan manfaat ekonomi nasional.