Pemerintah Indonesia membuka peluang perdagangan listrik lintas negara dengan syarat ketat.

Persetujuan harga ditetapkan sebagai syarat utama bagi calon negara pembeli.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Langkah ini bertujuan menjaga kepentingan nasional dan memastikan kebutuhan listrik domestik terpenuhi.

Indonesia tidak akan menurunkan harga listrik hanya demi merealisasikan ekspor.

Apabila calon pembeli menolak formulasi tarif, seluruh pasokan diprioritaskan untuk konsumsi dalam negeri.

Pemerintah telah mengkaji keekonomian dan menentukan batas harga ekspor melalui Kementerian ESDM.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ditugaskan menjalankan perdagangan listrik lintas batas.

Bahlil meminta lembaga tersebut mempertahankan ketentuan harga tanpa terpengaruh lobi eksternal.

Kerja sama ekspor energi terbarukan harus memberikan keuntungan seimbang bagi kedua negara.

Kebutuhan konsumsi listrik nasional masih tinggi akibat pertumbuhan ekonomi dan industri hilirisasi.

Indonesia belum bisa segera mengekspor listrik karena kebutuhan domestik yang besar.

Salah satu agenda yang sedang dibahas adalah penyaluran energi hijau ke Singapura.

Negosiasi tarif berlangsung intensif untuk mencapai keuntungan ekonomi yang seimbang.

Rencana tersebut merupakan bagian dari integrasi jaringan energi kawasan melalui ASEAN Power Grid.

Singapura menjadi calon pasar karena keterbatasan lahan pembangkit energi terbarukan.

Potensi energi bersih Indonesia mencakup tenaga surya, hidro, hingga panas bumi.

Realisasi ekspor bergantung pada ketersediaan pasokan nasional dan perhitungan keekonomian.