Denny Minta DPR Bersikap Tegas Usai Putusan MA-MK soal Ijazah Gibran disampaikan oleh eks Wamenkumham Denny Indrayana.

Ia menilai tidak adanya upaya pemakzulan merupakan pengkhianatan terhadap prinsip negara hukum.

Dorongan Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat

Denny mendorong parlemen agar menggunakan Hak Menyatakan Pendapat setelah keluar putusan Mahkamah Agung.

Putusan kasasi tersebut membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka.

Penggugat perkara ini, H. M. Subhan, juga meminta agar Gibran segera mundur dari jabatan wakil presiden.

Di sisi lain, Gibran tetap menjalankan agenda dinas dan terbang menuju Sulawesi Barat menggunakan pesawat kepresidenan.

Detail Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Dalam amar putusannya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yang tertuang dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

Perkara ini berkaitan dengan pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan pada tahun 2019 silam.

Penggugat H. M.

Subhan sebelumnya meminta agar surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta ditarik untuk dimusnahkan.

Perkara ini sempat melalui proses persidangan mulai dari tingkat pertama di PTUN Jakarta hingga tingkat banding sebelum akhirnya dikabulkan di tingkat kasasi.

Sementara itu, di tengah sorotan publik atas putusan tersebut, Wakil Presiden Gibran tetap menjalankan agenda dinasnya.

Gibran bertolak menuju Sulawesi Barat untuk meninjau program prioritas pemerintah dan menghadiri peringatan 100 tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang menggunakan pesawat kepresidenan dari Halim Perdanakusuma.