Sebagian peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran mungkin mendapati statusnya mendadak tidak aktif saat hendak berobat. Kondisi ini tentu menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang mengandalkan bantuan iuran tersebut.

Penonaktifan status kepesertaan ini umumnya berkaitan dengan proses pemutakhiran data dan perubahan kriteria penerima bantuan. Pemerintah menerapkan ketentuan baru yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

Kebijakan ini menetapkan bahwa basis data utama dilihat dari kondisi sosial serta tingkat kesejahteraan individu dan keluarga.

Agar tetap tercatat sebagai peserta, masyarakat harus berstatus Warga Negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan yang valid.

Selain itu, nama yang bersangkutan juga harus tercatat di dalam basis data nasional.

Terdapat beberapa kondisi spesifik yang menyebabkan kepesertaan jaminan kesehatan ini dihentikan berdasarkan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 12, penghentian dapat terjadi apabila peserta tidak lagi termasuk masyarakat tidak mampu.

Selain peningkatan kesejahteraan ekonomi, status kepesertaan juga akan otomatis dihentikan apabila peserta yang bersangkutan telah meninggal dunia. Masyarakat yang mengalaminya disarankan untuk memeriksa kembali data kependudukan mereka.