Kepolisian Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh anggotanya. Kebijakan ini berlaku di lingkungan kerja maupun di luar jam kedinasan.

Aturan tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa setiap anggota yang melanggar ketentuan penggunaan bahan kimia pada rokok elektrik akan menghadapi hukuman disiplin.

Sanksi tegas tersebut dipastikan berlaku bagi personel yang melanggar.

Tidak hanya sanksi internal, pimpinan kepolisian juga menegaskan penerapan sanksi pidana berat. Tindakan hukum tersebut akan dijatuhkan apabila personel kedapatan memakai vape yang berisi kandungan narkotika.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa penerbitan aturan ini merupakan langkah pencegahan dini. Kebijakan tersebut dibuat untuk mengantisipasi modus baru peredaran gelap narkoba.

Penyalahgunaan narkotika kini dinilai semakin berkembang melalui pemanfaatan cairan cartridge pada perangkat rokok elektrik. Secara kasatmata, cairan biasa dan cairan narkotika sering kali sulit dibedakan.

Seluruh Pegawai Negeri pada Polri dari tingkat Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek wajib mematuhi aturan baru ini. Personel yang tetap melanggar ketentuan akan langsung diproses sesuai aturan.