Pemerintah secara resmi membentuk sistem peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis serta keuangan.

Kebijakan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2026.

Kewenangan dan Struktur Pengadilan Khusus PFII

Pengadilan khusus ini memperoleh independensi penuh dalam mengelola perkara, administrasi, anggaran, hingga teknologi.

Lembaga tersebut memiliki kewenangan eksklusif untuk memutus perkara perdata yang berkaitan dengan aktivitas di kawasan PFII.

Ruang lingkup penanganannya mencakup sengketa usaha, perselisihan kontrak, transaksi bisnis, serta fasilitas perpajakan.

Sementara itu, perkara pidana yang terjadi di kawasan tersebut tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Penanganan perkara pidana di kawasan itu wajib mengedepankan mekanisme keadilan restoratif.

Keterlibatan Hakim Internasional dan Standar Global

Hakim yang bertugas di pengadilan khusus ini diizinkan menerapkan prinsip serta standar internasional.

Struktur kelembagaannya mencakup ketua, wakil ketua, hakim, sekretaris, panitera, dan juga juru sita.

Presiden mengangkat ketua serta wakil ketua berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dewan PFII.

Komposisi hakim terdiri dari hakim agung Mahkamah Agung serta hakim ad hoc dari dalam dan luar negeri.

Calon hakim ad hoc wajib memiliki keahlian khusus dan harus terdaftar secara resmi di Dewan PFII.