Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka berlaku surut.

Melalui akun X pada 1 November 2026, Mahfud membedakan antara istilah batal dan membatalkan dalam perspektif hukum tata negara.

Penggunaan kata batal dalam amar putusan menunjukkan dokumen tersebut dianggap tidak pernah memiliki keabsahan sejak awal penerbitannya.

Desakan Proses Pidana

Mahfud menyatakan kelanjutan jabatan wakil presiden diserahkan kepada ranah politik.

Namun demikian, ia mendesak agar proses pembuatan surat keterangan dan dugaan penyelundupan ketentuan Pasal 18 ayat (3) ditindaklanjuti secara pidana.

Perkara bermula dari Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026 setelah permohonan kasasi dikabulkan majelis hakim.

Gugatan tersebut diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dokumen penyetaraan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi status wakil presiden karena seluruh tahapan Pemilu 2024 telah rampung setelah pelantikan.