Ketua Umum Forum Santri Indonesia Muhammad Natsir Sahib meminta masyarakat tetap tenang menyikapi penggeledahan pondok pesantren di Sukoharjo.

Ia meyakini seluruh proses hukum terkait perkara tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan.

Tindakan kepolisian dipandang sebagai bagian dari penegakan hukum atas kasus perusakan warung di Desa Parangjoro.

Natsir juga menyoroti pentingnya legalitas lembaga pendidikan agar memiliki izin resmi yang sah.

Sebelumnya, penggeledahan di Ponpes Hamalatul Quran sempat memicu keberatan dari pihak pengurus.

Sebanyak 12 santriwati dan empat ustazah sempat dibawa ke Polsek Mojolaban untuk dimintai keterangan.

Mereka kemudian dipindahkan ke Polres Sukoharjo guna menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi.

Di sisi lain, pihak kepolisian memastikan penggeledahan sudah dilakukan sesuai prosedur hukum.

Lokasi ponpes tersebut juga disebut tidak terdaftar di Kementerian Agama oleh pemerintah daerah.

Ombudsman RI dan DPR RI turut meminta agar peristiwa ini dievaluasi secara objektif.

Pemeriksaan Profesional dan Evaluasi Prosedur

Kapolda Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa lokasi tersebut tidak terdaftar di Kementerian Agama.

Penyidik Polda Jateng sebelumnya melakukan penggeledahan di dua lokasi di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar pada Selasa (27/10) untuk mencari keberadaan DPO berinisial I.

Wakapolda Jateng Brigjen Andi Herindra Rahmawan menegaskan bahwa pihak kepolisian berkomitmen untuk melakukan penyidikan kasus ini secara profesional berdasarkan bukti yang ada.

Ia juga menambahkan bahwa setiap dugaan ketidaksesuaian prosedur perlu diperiksa secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berwenang tanpa mendahului hasil pemeriksaan.