Kepala SKK Migas Djoko Siswanto memberikan penjelasan mendalam mengenai kondisi ketahanan energi nasional saat ini. Sektor minyak dalam negeri tercatat telah berstatus sebagai negara pengimpor neto sejak lama.

Perubahan status tersebut bermula sejak tahun 2004 akibat produksi domestik yang tidak lagi mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan di dalam negeri.

Kondisi ini membuat Indonesia harus keluar dari organisasi negara pengekspor minyak.

Volume pasokan bensin dan minyak mentah sebagai bahan baku kilang kini mengandalkan pasokan dari luar negeri. Sebanyak 50 persen kebutuhan bensin domestik dipenuhi melalui jalur impor.

Berbeda dengan minyak, situasi komoditas gas alam di tanah air dinilai berada dalam posisi yang baik.

Pemerintah masih mencatatkan surplus sehingga sebagian produksi gas dapat dikirim ke luar negeri.

Sebanyak 30 persen dari total produksi gas alam nasional dialokasikan untuk kegiatan ekspor. Komoditas tersebut dikirim dalam bentuk pipa gas serta cairan gas alam.

Meskipun demikian, pengadaan gas untuk kebutuhan rumah tangga tertentu masih melibatkan pasokan dari luar negeri. Impor tersebut secara spesifik dilakukan dalam bentuk gas minyak cair.

Pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan energi dari tiga komoditas utama tersebut. Upaya peningkatan produksi terus digenjot untuk sektor minyak.

Langkah penanganan impor gas minyak cair dilakukan melalui percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga. Penggunaan kompor listrik serta uji coba tabung gas terkompresi juga disiapkan.

Sementara itu, program kendaraan listrik serta pemanfaatan bahan bakar nabati didorong untuk menekan angka pembelian bensin. Pemerintah juga melirik pengembangan bio-bensin dengan campuran etanol ke depan.