Otoritas Jasa Keuangan telah menyelesaikan proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR DCN yang berlokasi di Malang.

Dua petinggi bank tersebut masing-masing berinisial ZNA selaku Direktur Utama dan APW yang menjabat sebagai Direktur.

Keduanya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum beserta sejumlah barang bukti dalam tahap penyerahan tersangka di Kejaksaan Negeri Batu.

Langkah hukum ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengawasan ketat, pemeriksaan khusus, hingga proses penyelidikan mendalam oleh OJK.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga terlibat dalam berbagai praktik penyimpangan pengelolaan keuangan bank dalam periode waktu tertentu.

Temuan penyidik mencatat adanya penarikan kas bon tanpa pembukuan yang menyisakan dana sekitar Rp5,8 miliar belum bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, terdapat pengambilan persediaan logam mulia serta perhiasan emas agunan senilai sekitar Rp600 juta tanpa catatan resmi.

Penyimpangan lainnya juga mencakup pemberian puluhan fasilitas kredit kepada debitur yang diduga menimbulkan catatan palsu di pembukuan.

Total nilai fasilitas kredit tersebut mencapai sekitar Rp15,6 miliar dan diduga dicairkan tanpa sepengetahuan atau tanpa digunakan oleh debitur terkait.

Tersangka APW juga diduga tidak membukukan penghimpunan dana dari sejumlah deposan melalui bilyet deposito bernilai sekitar Rp32,9 miliar.

Atas rangkaian perbuatan tersebut, kedua tersangka dijerat dengan undang-undang perbankan serta ketentuan pidana yang berlaku.

Mereka kini menghadapi ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun serta sanksi denda dengan nominal maksimal mencapai Rp200 miliar.