Diskusi mengenai peninjauan kebijakan nuklir di Iran mengalami eskalasi menyusul insiden serangan terhadap fasilitas strategis negara tersebut.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menghendaki perubahan arah doktrin.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun pada 1 November 2026, sekitar 70 persen penduduk menginginkan agar kebijakan pertahanan tersebut ditinjau kembali.

Wacana ini turut menggelinding di lingkungan parlemen serta melibatkan sejumlah figur politik penting di dalam negeri.

Kendati demikian, Rezaei menekankan bahwa pemerintah maupun Dewan Keamanan Nasional Tertinggi belum menetapkan keputusan resmi apa pun.

Potensi pecahnya perang kembali menjadi salah satu poin pertimbangan utama dalam evaluasi keamanan yang sedang berjalan saat ini.

Di sisi lain, anggota parlemen Mahmoud Nabavian melangkah lebih jauh dengan meminta izin pengembangan bom atom kepada Pemimpin Tertinggi.

Usulan personal dari pihak legislatif tersebut tidak merepresentasikan sikap resmi dari kabinet maupun keputusan dari Pemimpin Tertinggi.

Selama ini, Teheran selalu berpegang pada fatwa keagamaan mendiang Ali Khamenei yang melarang pembuatan serta pemanfaatan senjata nuklir.

Pemerintah Iran konsisten menegaskan bahwa aktivitas nuklir mereka semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tujuan damai.