Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menjadi andalan utama masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan medis.

Namun, program jaminan tersebut tidak menanggung seluruh jenis penyakit serta tindakan medis secara otomatis.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemerintah menetapkan 21 kategori pelayanan kesehatan yang dikecualikan.

Ketentuan tersebut mencakup perawatan estetika, prosedur di luar standar, hingga pengobatan akibat risiko tinggi.

Daftar Layanan dan Penyakit yang Dikecualikan

Penyakit berupa wabah atau kejadian luar biasa masuk dalam daftar layanan yang tidak dijamin.

Perawatan kecantikan, operasi plastik, serta perataan gigi seperti pemasangan behel juga tidak ditanggung.

Penyakit akibat tindak pidana, kekerasan seksual, penganiayaan, serta upaya bunuh diri turut dikecualikan.

Pasien dengan gangguan akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat tidak mendapatkan pembiayaan.

Pengobatan untuk mengatasi mandul atau infertilitas tidak tercakup dalam fasilitas jaminan kesehatan ini.

Cedera akibat kejadian yang tidak dapat dicegah, seperti insiden tawuran, juga tidak masuk tanggungan.

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di luar negeri tidak memenuhi syarat pembiayaan.

Tindakan medis yang dikategorikan sebagai bentuk percobaan atau eksperimen tidak dijamin.

Pengobatan tradisional, komplementer, dan alternatif yang belum terbukti efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan dikecualikan.

Alat kontrasepsi serta perbekalan kesehatan rumah tangga tidak ditanggung oleh program.

Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk rujukan atas permintaan sendiri, tidak dibiayai.

Perawatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak ditanggung, kecuali kondisi darurat.

Penyakit akibat kecelakaan kerja yang sudah dijamin program lain atau pemberi kerja tidak termasuk tanggungan.

Kecelakaan lalu lintas yang dijamin program wajib hingga batas nilai hak kelas rawat juga dikecualikan.

Layanan kesehatan khusus yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri tidak ditanggung.

Pelayanan kesehatan dalam rangka kegiatan bakti sosial tidak masuk dalam cakupan jaminan.

Layanan yang telah ditanggung dalam program lain serta pelayanan tanpa hubungan manfaat jaminan kesehatan turut dikecualikan.