Otoritas Jasa Keuangan memastikan pembobolan bursa kripto Binance tidak memengaruhi operasional perdagangan aset digital di Indonesia.

Kepastian itu disampaikan setelah peretasan yang menyebabkan kehilangan aset senilai Rp114,3 triliun terungkap pada 30 Oktober 2026.

OJK menilai mekanisme perlindungan ekosistem kripto nasional masih memadai untuk menghadapi situasi tersebut.

Perusahaan perdagangan aset digital di Indonesia diwajibkan menempatkan 70 persen asetnya di lembaga kustodian.

Skala Peretasan Binance

Nilai kerugian tersebut menjadikan pembobolan Binance sebagai salah satu insiden terbesar dalam sejarah industri kripto.

Sekitar setengah dari aset yang dicuri dilaporkan telah berhasil dibekukan oleh pihak berwenang.

Namun, sebagian besar dana lainnya masih berada dalam penguasaan pelaku sehingga proses pemulihan masih berjalan.

Pihak Binance menyatakan akan menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat insiden peretasan ini.

CEO Binance Richard Teng menjelaskan bahwa pemeriksaan awal mengarah pada laptop milik seorang staf teknis.

Serangan itu melibatkan proses yang kompleks dan belum ditemukan bukti kebocoran kunci pribadi dompet.

Dugaan Keterlibatan Kelompok Siber

Sejumlah perusahaan analitik seperti Chainalysis dan TRM Labs mengidentifikasi kemiripan serangan dengan operasi peretasan kelompok Lazarus Group asal Korea Utara.

Pemerintah Korea Utara sebelumnya telah berulang kali membantah keterlibatan dalam berbagai kasus peretasan global.

Di tengah proses investigasi dan pemulihan, pasar kripto sempat mengalami tekanan hingga harga Bitcoin terkoreksi lebih dari empat persen.