Partai Gerindra menyatakan sikap resmi untuk menghormati putusan Mahkamah Agung pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Sikap tersebut merespons terbitnya putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, meminta masyarakat agar mencermati objek perkara serta substansi putusan secara utuh.

Menurut Sugiat, setiap putusan dari pengadilan harus disikapi secara serius serta merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa ruang lingkup perkara administrasi tersebut berbeda dari persoalan ketatanegaraan mengenai jabatan Wakil Presiden.

Perkara itu berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian terkait.

Sementara itu, kedudukan Wakil Presiden memiliki dimensi konstitusional serta mekanisme hukum tersendiri yang terpisah.

Pihak Gerindra menilai kedua hal tersebut tidak boleh serta-merta disamakan dalam koridor hukum yang berjalan.

Sugiat juga mendorong kementerian terkait dan lembaga berwenang untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

Penjelasan terbuka itu diperlukan guna menerangkan tindak lanjut putusan beserta dampaknya pada administrasi pencalonan sebelumnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang warga negara bernama Subhan.

Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri tidak sah.

Majelis hakim memutuskan untuk membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat.

Gerindra menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan serta memastikan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Setiap persoalan ketatanegaraan yang muncul harus senantiasa diselesaikan melalui mekanisme konstitusional yang tepat.