Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM serta sektor industri padat karya.

Kebijakan ini bertujuan menjaga modal operasional perusahaan agar arus kas tetap lancar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Instruksi Khusus untuk DJP

Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto agar segera menyelesaikan proses restitusi.

Fokus utama pengembalian pajak ini diarahkan khusus pada sektor tekstil, alas kaki, elektronik, serta berbagai usaha padat karya.

Instruksi tersebut disampaikan secara langsung oleh Suahasil dalam acara Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur pada Jumat (30/10/2026).

Selain mempercepat restitusi, pihak Direktorat Jenderal Pajak juga sedang menuntaskan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak.

DJP menyiapkan pemetaan berbasis data guna mengidentifikasi berbagai pekerjaan yang belum selesai menjelang penutupan tahun.

Realisasi Anggaran Pajak

Dari sisi realisasi anggaran, pengembalian pajak tercatat telah mencapai Rp198,71 triliun hingga akhir periode September 2026.

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp6,98 triliun jika dibandingkan dengan catatan pada Agustus 2026 senilai Rp191,73 triliun.

Rincian pengembalian ini mencakup Pajak Penghasilan sebesar Rp59,08 triliun serta Pajak Pertambahan Nilai yang mencapai Rp55,62 triliun.

Sementara itu, restitusi PPN Barang Mewah tercatat mencapai Rp137,79 triliun di sepanjang periode berjalan.

Adapun pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan beserta sektor pajak lainnya telah mencapai angka sebesar Rp1,84 triliun.

Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut baik langkah awal pemerintah dalam mendukung stabilitas fiskal pengusaha.

Para pelaku usaha berharap cakupan sektor penerima prioritas restitusi pajak ini dapat diperluas lagi pada masa mendatang.