Polandia menghadapi krisis politik usai penangguhan tugas Ketua serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Langkah tersebut memicu tuduhan kudeta dan pengerahan aparat keamanan di sekitar gedung pengadilan.

Awal Mula Konflik dan Reformasi Peradilan

Ketegangan ini berakar dari reformasi sistem peradilan yang dikerjakan oleh Partai Law and Justice.

Partai tersebut berkuasa dari 2015 hingga 2023 dan mengubah mekanisme penunjukan hakim.

Kebijakan masa lalu itu mendapat kritik karena dinilai melemahkan independensi lembaga hukum.

Uni Eropa sebelumnya juga menyoroti kedekatan pengadilan tertinggi dengan kelompok nasionalis.

Perdana Menteri Donald Tusk kemudian berjanji memulihkan independensi peradilan usai menang pemilu.

Namun upaya ini menemui jalan terjal karena banyak posisi penting diisi hakim era sebelumnya.

Penangguhan Pimpinan dan Reaksi Keras

Hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan peninjauan kembali dan penundaan terhadap pimpinan MK.

Keputusan itu diambil karena para pimpinan dinilai menghalangi tugas hakim baru.

Pihak Mahkamah Konstitusi mengecam tindakan tersebut dan melabelinya sebagai sebuah kudeta.

Mereka menegaskan bahwa pimpinan yang ditangguhkan masih memegang jabatan secara sah.

Demonstrasi dan Respons Presiden

Situasi memanas saat pendukung kubu oposisi turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa.

Polisi antihuru-hara dikerahkan untuk menjaga ketertiban di sekitar gedung pengadilan.

Presiden Karol Nawrocki memutuskan membatalkan agenda kunjungan resminya ke Senegal.

Ia langsung kembali ke ibu kota guna menggelar pertemuan darurat dengan para pejabat tinggi.