Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pemotongan upah pungut pajak.

Proses pemeriksaan berlangsung di Mapolres Bogor, Cibinong, pada hari Jumat. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menjadi salah satu pihak yang hadir memenuhi panggilan penyidik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan terhadap Ade Ruhandi merupakan penjadwalan ulang. Agenda tersebut dilakukan karena yang bersangkutan tidak hadir pada panggilan pekan sebelumnya.

Selain Wakil Bupati, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Bogor Ajat Rochmat Jatnika. Sejumlah staf dan pejabat daerah lain turut masuk dalam daftar saksi.

Beberapa saksi lain yang dipanggil meliputi Arif Rahman selaku Inspektur Daerah Bogor serta Sesilia Windy sebagai staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Gilang Windu selaku ADC Bupati Bogor juga masuk daftar pemeriksaan.

Budi menjelaskan pemilihan Mapolres Bogor sebagai lokasi pemeriksaan bertujuan untuk efektivitas penyidikan. Langkah ini diambil untuk mengumpulkan dokumen serta keterangan dari para saksi.

Sebelumnya, tim penyidik KPK telah meminta keterangan dari Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam perkara serupa. Penyelidikan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus di lingkungan Pemkab Bogor.

Lembaga antirasuah saat ini masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum dalam menangani perkara ini. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan lembaganya belum menetapkan tersangka.

Penggunaan Sprindik umum membuat penyidik belum dapat membeberkan identitas pihak terlibat secara detail. Konstruksi perkara secara lengkap juga belum disampaikan kepada publik.