Barang-barang seperti beras, sagu, jagung, dan bahan pangan pokok lainnya mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Sayangnya, pembalut belum masuk dalam daftar komoditas yang mendapatkan fasilitas pembebasan tersebut. Secara hukum, pembalut masih diperlakukan sama seperti barang konsumsi umum lainnya.

2. Besaran Tarif dan Beban Pajak

Lantas, berapa persen yang harus dibayar konsumen? Beban PPN efektif untuk pembalut saat ini mengikuti tarif umum yang berlaku, yaitu sebesar 11%.

Perhitungan ini menggunakan mekanisme tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 11% ini diambil dari harga jual atau penggantian yang tertera pada struk pembelian, yang kemudian dibayarkan produsen atau penjual kepada negara.

Klarifikasi DJP: Pajak Konsumsi, Bukan Pajak Gender

Isu "Pajak Menstruasi" atau Pink Tax sering kali memicu perdebatan emosional mengenai keadilan gender. Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan penjelasan tegas mengenai filosofi di balik pengenaan pajak ini.

DJP menegaskan bahwa pengenaan PPN pada pembalut bukanlah pajak yang ditujukan khusus kepada perempuan atau pajak atas aktivitas biologis menstruasi.

"Pengenaan pajak ini adalah bagian dari sistem umum atas konsumsi Barang Kena Pajak di Indonesia," ujar perwakilan DJP dalam berbagai kesempatan diskusi publik.

Logika yang digunakan adalah prinsip netralitas pajak. Negara mengenakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh badan usaha. Karena pembalut diproduksi secara massal oleh industri dan diperjualbelikan secara komersial, maka ia tunduk pada rezim PPN layaknya sabun mandi, sampo, atau pasta gigi.

Mengapa Pembalut Tidak Dianggap "Barang Pokok"?