Isu mengenai pengenaan pajak pada produk kebersihan wanita, khususnya pembalut, kerap kali menjadi topik hangat di media sosial dan diskusi publik. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak ini adalah kebijakan "baru" yang memberatkan kaum perempuan di era modern. Namun, benarkah demikian?

Jika menelusuri jejak sejarah perpajakan di Indonesia, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembalut bukanlah hal baru. Usut punya usut, kewajiban pajak ini telah melekat pada produk tersebut jauh sebelum banyak dari kita lahir.

Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi dan ketentuan hukum pajak pembalut di Indonesia saat ini? Berikut adalah ulasan lengkapnya.

Jejak Sejarah: Sudah Ada Sejak 1985

Banyak yang terkejut mengetahui bahwa pembalut sebenarnya sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak sistem PPN pertama kali diberlakukan secara resmi di Indonesia. Hal ini terjadi pada 1 April 1985, bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Artinya, pengenaan pajak pada pembalut bukanlah kebijakan yang dirancang khusus untuk menargetkan perempuan atau aktivitas menstruasi di tahun-tahun belakangan ini. Ini adalah konsekuensi dari sistem perpajakan konsumsi yang telah berjalan lebih dari empat dekade di Indonesia.

Ketentuan PPN Pembalut Saat Ini

Memasuki tahun 2026, bagaimana status hukum pembalut dalam struktur perpajakan nasional? Berdasarkan regulasi yang berlaku, pembalut masuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP).

Berikut adalah rincian ketentuan yang perlu Anda ketahui:

1. Tidak Masuk Kategori Barang Dibebaskan

Dalam sistem perpajakan Indonesia, tidak semua barang dikenakan pajak. Pemerintah memiliki daftar barang yang dibebaskan dari PPN untuk melindungi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Hal ini diatur secara rinci, salah satunya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.