Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa dugaan kasus korupsi penerimaan negara pada sektor cukai yang menyeret PT Djarum menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa perhitungan awal kerugian negara tersebut berada pada angka triliunan.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus di lingkungan Bea Cukai yang sebelumnya terungkap pada bulan Februari lalu.

Penyidik kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada bulan Oktober ini untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

Sebagai bagian dari proses hukum, KPK telah mendatangi dan menggeledah Kantor Pusat PT Djarum serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus.

Penyidik masih belum membeberkan secara rinci mengenai waktu terjadinya dugaan penyimpangan di sektor cukai tersebut.

Pihak lembaga antirasuah berencana menarik waktu penyelidikan ke belakang untuk melihat awal mula praktik penyimpangan.

Penggeledahan di wilayah Kudus dilakukan murni untuk mengumpulkan berbagai bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara.

Menanggapi langkah hukum tersebut, Corporate Communication Senior Manager Group Djarum Budi Darmawan menyatakan pihaknya menghormati proses yang berjalan.