BPJS Kesehatan meminta para peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk memeriksa status kepesertaan JKN mereka secara berkala.

Pengecekan tersebut disarankan melalui layanan PASTI JKN dan aplikasi Mobile JKN menyusul adanya pemutakhiran data bantuan.

Mekanisme Pembaruan Data dan Reaktivasi PBI JK

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan penyesuaian kepesertaan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Data tersebut diperbarui oleh kementerian atau lembaga berwenang untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran.

Peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria kesejahteraan desil 1 sampai 5 dikeluarkan dari kelompok penerima bantuan tersebut.

Bagi peserta yang dinonaktifkan, pemerintah menyediakan mekanisme reaktivasi berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini.

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, reaktivasi mencakup peserta nonaktif paling lama enam bulan.

Ketentuan itu juga berlaku bagi peserta nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak sesuai prosedur.

Peserta dapat mengajukan reaktivasi melalui Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan.

Dinas Sosial kemudian mengusulkan nama peserta kepada Kementerian Sosial untuk menjalani proses verifikasi.

Jika hasil verifikasi memenuhi persyaratan, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan warga tersebut.

Peserta yang masuk kelompok desil 6 sampai 10 tetapi masih kurang mampu dapat memperbarui data sosial ekonominya.

Mereka diberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaruan melalui kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial.

Sebelum mengajukan pembaruan, peserta dapat memeriksa status sosial ekonomi melalui situs Cek Bansos Kementerian Sosial.

Peserta yang kondisi ekonominya telah membaik diimbau beralih ke segmen kepesertaan JKN mandiri.