Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia memikirkan kembali keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian.

Dalam wawancara dengan Reuters pada Kamis, Albanese menyatakan badan tersebut tidak mewakili suara Palestina karena dibentuk oleh Amerika Serikat dan Israel.

Ia menilai langkah tersebut sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal.

Albanese menekankan bahwa secara hukum Israel tidak boleh terlibat dalam penentuan masa depan Palestina.

Dewan Perdamaian atau Board of Peace dicetuskan oleh Presiden AS Donald Trump dan diresmikan pada Januari lalu.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dan menyatakan akan mengirim 8.000 personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional.

Pengerahan tersebut sempat direncanakan dalam satu hingga dua bulan pasca rapat perdana pada Februari namun ditunda.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan diskusi mengenai dewan tersebut hingga kini masih ditangguhkan.

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A menegaskan bahwa langkah Indonesia merupakan bentuk ikhtiar untuk mendukung Palestina.

Albanese menyarankan agar Indonesia bergabung dengan Afrika Selatan dan Malaysia di Den Haag untuk menegakkan hukum terhadap Israel.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan akan mundur dari dewan tersebut apabila tidak membawa manfaat bagi rakyat Palestina.