Menteri Perindustrian M Sarmuji menyatakan kesiapannya mendengarkan berbagai aspirasi dari Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia.

Langkah tersebut diambil sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait nasib insentif bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik.

Wacana pencabutan fasilitas nonfiskal tersebut sebelumnya sempat dilontarkan oleh Ketua Umum Periklindo M Moeldoko.

Kebijakan itu rencananya dikaji apabila populasi kendaraan listrik telah berhasil melampaui ambang batas 30 persen.

Pihak kementerian menilai perlunya pertimbangan matang untuk melihat berbagai keuntungan serta kerugian bagi pelaku industri.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pembahasan insentif khusus bagi kategori kendaraan hybrid tertentu.

Jenis kendaraan seperti plug-in hybrid dan range extended electric vehicle dinilai potensial menghemat bahan bakar.

Kajian tersebut diharapkan mampu membantu menekan beban subsidi bahan bakar minyak serta menjaga kelestarian lingkungan.

Menteri Perindustrian menargetkan pertemuan dengan Menteri Keuangan dapat segera terwujud guna membahas usulan insentif kendaraan hybrid tersebut.

Bentuk insentif yang disiapkan meliputi kemudahan nonfiskal serta keringanan pajak yang sedang dirumuskan secara mendalam.