Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Langkah tersebut menyusul serangkaian penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penggeledahan di Kudus

Aparat penegak hukum mendatangi kantor pengawasan serta pelayanan Bea dan Cukai di Kudus.

Selain itu, tim penyidik lembaga antirasuah tersebut juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum.

Kegiatan penegakan hukum ini berlangsung pada hari Rabu tanggal 28.10.2026.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan instansi.

Komitmen Kooperatif

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai Netty Hartawati memberikan keterangan resminya.

Ia memastikan bahwa institusinya berkomitmen untuk bersikap kooperatif terhadap penyidik.

Pihak Bea Cukai saat ini masih menghimpun informasi lebih lanjut mengenai penggeledahan tersebut.

Netty juga memastikan proses hukum ini tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Layanan kepabeanan dan cukai tetap berjalan sebagaimana mestinya selama penyidikan berlangsung.

Pengembangan Perkara

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menerbitkan sprindik baru.

Surat perintah penyidikan tersebut diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2026.

Lembaga tersebut belum mengungkap hasil penggeledahan maupun barang bukti yang ditemukan.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan pada Februari 2026 terkait dugaan suap.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus importasi barang dan gratifikasi.

Sebagian tersangka telah menjalani proses persidangan dan menerima vonis dari pengadilan.

Sebagian tersangka lainnya masih menjalani proses hukum lanjutan di pengadilan.