Menteri Keuangan Suahasil Nazara menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan krusial termasuk solusi bagi daerah yang mengalami kendala anggaran.

Tito menyampaikan bahwa tim teknis dari kedua kementerian akan mengidentifikasi wilayah dengan porsi belanja pegawai tinggi.

Identifikasi tersebut menyasar daerah-daerah yang porsi belanja pegawainya masih berada di kisaran 40 hingga 50 persen.

Komunikasi lanjutan akan dilakukan oleh Dirjen Perimbangan Kemenkeu bersama Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri.

Selain masalah anggaran, kedua pejabat tinggi negara ini juga mendiskusikan rencana penanganan bencana di sejumlah daerah.

Percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dirancang berlangsung selama tiga tahun.

Program penanganan bencana di wilayah Sumatera bagian utara tersebut dijadwalkan berjalan pada rentang waktu 2026 hingga 2028.

Koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian Keuangan guna memastikan ketersediaan anggaran sebelum memasuki tahun 2027.

Suahasil menjelaskan bahwa penanganan bencana tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Program yang sudah direncanakan serta dianggarkan pada 2026 harus diselesaikan sesuai dengan target rencana.

Pemerintah juga memastikan kesinambungan anggaran untuk kelanjutan penanganan bencana pada tahun 2027 hingga 2028.

APBN 2027 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat termasuk pagu anggaran untuk setiap kementerian dan lembaga.

Pemerintah perlu memastikan program penanganan bencana yang dimulai pada 2026 dapat berlanjut dan dituntaskan.

Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau tidak selesai sehingga ketersediaan anggaran harus dipastikan.

Pertemuan ini turut membahas sinergi APBN dan APBD dalam mendukung program pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan.

Anggaran pusat dinilai perlu sejalan dengan program daerah agar intervensi negara dapat dirasakan masyarakat.

Pemerintah membahas penggunaan dana insentif daerah guna mendorong pencapaian indikator pembangunan yang lebih baik.

Dana insentif daerah yang dianggarkan dalam APBN 2027 tercatat sebesar Rp1 triliun.

Skema insentif tersebut dirancang berdasarkan indikator yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah daerah.

Pemberian insentif bertujuan agar pemda terdorong mencapai target pembangunan, bukan sekadar menerima transfer anggaran.