Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas khusus untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan.

Kesepakatan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir bersama Menlu Vivian Balakrishnan.

Arrmanatha menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas karhutla ke ranah hukum.

Langkah penegakan hukum ini juga mencakup penelusuran jejak keuangan lintas negara dari perusahaan yang terlibat.

Singapura menyatakan siap berbagi data terkait perusahaan yang terdaftar di wilayahnya dan terindikasi melakukan pembakaran.

Gugus tugas bersama ini akan mengintegrasikan pertukaran informasi, intelijen keuangan, serta pengumpulan bukti lintas batas.

Menlu Vivian menegaskan bahwa negaranya akan mengerahkan seluruh regulasi dan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera.

Upaya pemadaman di dalam negeri sebelumnya telah melibatkan pengerahan ribuan personel, water bombing, dan modifikasi cuaca.

Penelusuran Jejak Keuangan Lintas Negara

Arrmanatha menegaskan tidak boleh ada batas negara yang melindungi pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pembakaran hutan.

Kerja sama ini diharapkan membuka jalan untuk mengatasi tantangan lain seperti manipulasi nilai faktur atau under-invoicing yang menguras pendapatan negara.

Sementara itu, Menlu Vivian memastikan Singapura akan memperkuat penggunaan jalur hukum, regulasi, dan ekonomi yang lebih luas lagi.

Langkah ini dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa melanggar aturan di masa depan.