Kementerian Komunikasi dan Digital akhirnya memberikan penjelasan terkait laporan penurunan 486 konten di media sosial.

Ratusan konten tersebut sempat diturunkan ketika aksi demonstrasi berlangsung pada akhir bulan Agustus yang lalu.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa akuntabilitas tindakan kementeriannya tercatat dengan jelas.

Pihaknya juga meminta agar platform penyedia layanan turut memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan apakah penghapusan konten merupakan permintaan kementerian atau inisiatif platform.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turut mendalami dasar hukum dari tindakan penurunan ratusan konten tersebut.

Komnas HAM telah meminta keterangan resmi dari pihak kementerian untuk mengklarifikasi dugaan pembatasan akses.

Perwakilan kementerian menyampaikan bahwa mereka tidak melakukan pembatasan akses internet selama periode demonstrasi.

Namun, patroli siber menemukan ratusan konten yang diduga berkaitan dengan pelanggaran hukum pada tanggal 27 Agustus.

Sebagian konten yang diturunkan berkaitan dengan rangkaian aksi serta kasus meninggalnya BS di lapangan.

Selain itu, sejumlah platform media sosial juga melakukan penghapusan konten secara mandiri berdasarkan aturan komunitas.