Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan kepada Singapura bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Arrmanatha saat menerima kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta.

Menurut Arrmanatha, warga Indonesia di Sumatra dan Kalimantan menjadi pihak pertama yang merasakan dampak buruk langsung dari kabut asap tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan 71 ribu personel serta 51 unit udara guna melakukan pemadaman di berbagai titik panas karhutla.

Berbagai upaya penanggulangan seperti water bombing, dry ice, dan modifikasi cuaca terus dimaksimalkan untuk menghentikan kebakaran hutan.

Singapura sendiri sedang mempertimbangkan penguatan undang-undang pencemaran kabut asap lintas batas menyusul situasi karhutla yang kian parah.

Upaya Perlindungan dan Apresiasi Bantuan Regional

Arrmanatha menegaskan bahwa dengan melindungi warganya sendiri, Indonesia secara otomatis turut melindungi negara-negara tetangga di kawasan dari dampak buruk kabut asap.

Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi setiap tawaran bantuan yang datang dari negara tetangga untuk mengatasi bencana ini.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa berbagai tawaran bantuan tersebut saat ini masih dalam tahap pertimbangan oleh pihak-pihak terkait di dalam negeri.

Keputusan penerimaan bantuan akan disesuaikan secara cermat dengan kebutuhan riil di lapangan.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura ke Jakarta ini berlangsung di tengah meningkatnya rasa frustrasi di Singapura dan Malaysia.

Kondisi tersebut dipicu oleh kabut asap akibat karhutla di Indonesia yang tercatat sebagai yang paling parah dalam sebelas tahun terakhir.

Sebagai respons atas situasi ini, pemerintah Singapura berencana memperkuat undang-undang pencemaran kabut asap lintas batas.

Langkah tersebut diambil agar otoritas setempat dapat meminta pertanggungjawaban yang lebih menyeluruh dari pihak-pihak yang terbukti terkait dengan kebakaran hutan.