PT PLN Energi Primer Indonesia mulai menyalurkan gas bumi dari Natuna menuju Batam.

Distribusi tersebut dilakukan melalui jaringan pipa West Natuna Transportation System dan Pemping.

Pengalihan Gas untuk Kebutuhan Domestik

Langkah ini mengalihkan sebagian pasokan yang sebelumnya diekspor ke Singapura.

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri secara optimal.

Laju penyaluran gas ditingkatkan bertahap hingga mencapai 15 MMSCFD.

Gas dialirkan langsung menuju kawasan Tanjung Uncang di Batam.

Dukungan Infrastruktur dan Jangka Panjang

Infrastruktur pipa tersebut memiliki panjang sekitar 4,5 kilometer dengan diameter 16 inci.

Kapasitas desain pipa itu mampu mencapai volume 300 MMSCFD.

Jalur ini juga dipersiapkan untuk menyalurkan gas dari lapangan baru di Natuna pada masa mendatang.

Pelaksana Harian Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto menyatakan pengalihan tersebut merupakan tindak lanjut penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Dalam jangka pendek, pasokan ini diharapkan memenuhi kebutuhan pembangkit PLN Batam selama pemeliharaan fasilitas Jambi Merang pada 24 Oktober hingga 3 November 2026.

Konektivitas pipa tersebut memperluas pemanfaatan gas bumi di dalam negeri dan mendukung kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

PLN EPI juga telah memperoleh Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dalam rencana jangka panjang, jalur tersebut dipersiapkan untuk menyalurkan gas dari West Natuna Exploration Limited, termasuk produksi Lapangan Mako di Wilayah Kerja Duyung.

Pasokan dari lapangan tersebut direncanakan mulai mengalir pada 2027 dengan volume 111 MMSCFD selama delapan tahun.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia sebelumnya menjelaskan bahwa pengurangan ekspor gas ke Singapura berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas dan meningkatnya prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Bahlil menegaskan bahwa penyesuaian volume ekspor tetap memperhatikan ketentuan kontrak yang berlaku.

Bahlil menyatakan pengurangan itu masih berada dalam batas kontrak minimum yang berada di kisaran 91 hingga 92 BBtud.

Ia juga menekankan komitmen pemerintah untuk menghormati perjanjian pasokan gas yang telah disepakati bersama pihak terkait.