Singapura mempertimbangkan untuk memperkuat undang-undang kabut asap lintas batas.

Langkah ini bertujuan meminta pertanggungjawaban menyeluruh atas kebakaran hutan dan lahan.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu menyatakan aturan yang ada saat ini menghadapi tantangan pengumpulan bukti.

Tantangan tersebut mencakup akses kerja sama dari perusahaan yang berada di luar wilayah Singapura.

Pasal 9 bertujuan mendorong perusahaan mengambil tindakan pencegahan terhadap kebakaran hutan.

Sementara itu, Pasal 7 atau 10 membantu proses pengumpulan informasi dan bukti penyelidikan.

Pemerintah Singapura perlu menetapkan hubungan korporasi dan operasional lahan yang terbakar.

Informasi mengenai rantai pasokan dan struktur perusahaan sering kali disimpan di luar yurisdiksi Singapura.

Hal ini menyulitkan otoritas setempat untuk memperoleh dan memverifikasi dokumen secara independen.

Otoritas Singapura tidak bisa memasuki wilayah negara lain tanpa persetujuan pemerintah setempat.

Singapura juga menghadapi kendala ketika perusahaan asing menolak patuh dan tetap berada di luar negeri.

Pemerintah setempat kemudian membentuk panel khusus untuk mendukung investigasi lintas batas.

Panel khusus tersebut terdiri dari firma hukum, audit, serta investigasi.

Tinjauan hukum ini dilakukan untuk menutup kesenjangan penegakan hukum dan memperkuat akuntabilitas.

Singapura menegaskan bahwa hukum bukan satu-satunya alat dalam memberantas masalah kabut asap.

Negara tersebut juga membuka peluang kerja sama dengan otoritas Indonesia.

Sejauh ini, ada 20 perusahaan dari Indonesia dan Singapura yang diduga terlibat karhutla.

Sebagian besar perusahaan asal Singapura telah menyatakan kesiapan bekerja sama dengan pihak berwenang.