BPJS Kesehatan memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang beredar luas di media sosial mengenai program jaminan kesehatan.

Lembaga tersebut menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak pernah dihapuskan atau digantikan oleh program klinik desa.

Landasan Hukum Penyelenggaraan JKN

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan bahwa operasional program tersebut dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.

Keberadaan badan hukum publik ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selain itu, sistem jaminan kesehatan nasional juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Regulasi tersebut menguatkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dasar kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Imbauan untuk Masyarakat

Pihak manajemen meminta para peserta agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat diimbau untuk selalu memanfaatkan kanal resmi guna memantau keaktifan status kepesertaan mereka.

Pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui Aplikasi Mobile JKN atau layanan pesan instan PANDAWA.

Hingga saat ini, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bagi peserta masih berjalan normal sesuai dengan aturan.