Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengajukan usulan agar kendaraan komersial listrik mendapatkan insentif khusus.

Langkah tersebut bertujuan menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak fosil sekaligus memangkas emisi karbon.

Skema Pemotongan Pajak Serupa Mobil Penumpang

Pihak Periklindo sudah melayangkan surat resmi kepada pemerintah agar menyusun skema kemudahan bagi armada komersial.

Insentif yang diharapkan mengadopsi mekanisme pemotongan Pajak Pertambahan Nilai seperti pada mobil listrik penumpang.

Saat ini, fasilitas PPN DTP baru menyasar bus listrik dengan ketentuan TKDN minimal 40 persen.

Sementara itu, operasional truk listrik sama sekali belum memperoleh fasilitas insentif fiskal maupun nonfiskal.

Menteri Perindustrian M Sarmuji sebelumnya juga mengusulkan insentif untuk mobil hybrid.

Dukungan pemerintah direncanakan mencakup kemudahan nonfiskal seperti administrasi, bebas ganjil genap, dan parkir khusus.

Teknologi Elektrifikasi dan Ragam Dukungan Pemerintah

Penggunaan teknologi elektrifikasi pada kendaraan membawa potensi besar dalam menekan emisi gas buang sekaligus menghemat BBM.

Sebagai gambaran, kendaraan hybrid memadukan mesin pembakaran internal dengan motor listrik untuk efisiensi yang lebih baik.

Berbeda lagi dengan hybrid jenis PHEV yang memberikan fleksibilitas lebih karena daya baterainya dapat diisi ulang menggunakan sumber listrik eksternal.

Sementara itu, teknologi REEV mengandalkan motor listrik sebagai penggerak roda utama dengan dukungan mesin pembakaran internal untuk memperjauh jarak tempuh.

Bentuk dukungan pemerintah rencananya tidak cuma terbatas pada potongan pajak semata, melainkan juga mencakup beragam kemudahan nonfiskal.