Hak beribadah pekerja di lingkungan profesional kembali menjadi sorotan publik internasional.

Sebuah perusahaan teknologi besar sepakat membayar kompensasi senilai US$150.000 atau sekitar Rp2,6 miliar.

Penyelesaian finansial ini diambil guna merespons gugatan hukum terkait dugaan diskriminasi agama.

Kasus tersebut bermula ketika manajemen memberhentikan seorang staf dengan alasan standar penampilan.

Namun, mantan pekerja tersebut menduga keputusan pemecatan berkaitan dengan permintaan izin ibadah Sabat.

Komisi Kesempatan Kerja yang Setara AS atau EEOC sebelumnya telah melayangkan gugatan ke pengadilan.

Pihak perusahaan berdalih bahwa pemecatan dilakukan murni karena persoalan standar grooming karyawan.

Di sisi lain, korban menilai keputusan itu dipicu oleh permohonan libur untuk menjalankan ibadah.

Staf yang bersangkutan tercatat telah bekerja selama 16 tahun dengan rekam jejak kinerja yang baik.

Ia mulai meminta penyesuaian jadwal kerja semenjak memeluk agama Yahudi pada tahun 2023 lalu.

Permintaan itu diajukan agar dirinya bisa menjalankan ibadah Sabat sejak matahari terbenam pada Jumat.

Umat Yahudi dilarang melakukan aktivitas bekerja selama periode hari suci tersebut berlangsung.

Dokumen gugatan mencatat bahwa permohonan izin cuti keagamaan itu berulang kali ditolak manajemen.

Tidak lama berselang, perusahaan mulai mempermasalahkan standar penampilan sang karyawan.

Pemberhentian resmi terjadi tak lama setelah ia mengajukan permohonan cuti hari besar keagamaan.

Dari total kompensasi tersebut, sebesar US$80.000 dialokasikan untuk pembayaran gaji tertunggak.

Sisa dana sebesar US$70.000 mencakup komponen ganti rugi nonmateriil beserta perhitungan bunga.

Perusahaan juga diwajibkan memberikan pelatihan pencegahan diskriminasi agama kepada para pegawainya.