Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berencana memperluas alokasi anggaran khusus bagi warga penerima bantuan sosial.

Langkah tersebut diambil agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada uluran tangan pemerintah.

Melalui kebijakan ini, warga miskin diharapkan dapat tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Pihaknya menilai bahwa penanganan masalah kemiskinan tidak boleh berhenti sekadar pada penyaluran bantuan saja.

Program yang berjalan harus terhubung langsung dengan akses pekerjaan serta pengembangan usaha.

Selain itu, pembiayaan serta peluang ekonomi yang disiapkan wajib disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing.

Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun ini.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan secara keseluruhan dipatok turun hingga mencapai maksimal 5 persen pada tahun 2029.

Muhaimin juga menekankan pentingnya membuka ruang lebih luas bagi pelaku UMKM agar dapat berkembang.

Dukungan bagi sektor usaha mikro ini mencakup peningkatan kualitas produk dan pemanfaatan teknologi.

Pengembangan UMKM perlu melibatkan kolaborasi lintas sektor termasuk kementerian terkait dan pemerintah desa.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperluas skala usaha dan mendongkrak daya saing produk lokal.

Dengan langkah terpadu ini, masyarakat diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan yang jauh lebih stabil dan berkelanjutan ke depan.