Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa pemerintahannya aktif menjajaki kemungkinan pemindahan penduduk Palestina dari Jalur Gaza.

Upaya tersebut melibatkan pencarian negara lain yang bersedia menerima warga yang ingin meninggalkan wilayah konflik tersebut.

Dalam wawancara menjelang pemilu legislatif pada 27 Oktober 2026, Netanyahu menyebut kesediaan negara penerima masih menjadi hambatan utama.

Meski demikian, ia mengaku telah melakukan upaya pribadi yang menunjukkan perkembangan awal tanpa merinci pihak yang terlibat.

Netanyahu menilai setiap warga Palestina seharusnya memiliki kebebasan untuk pergi meninggalkan wilayah pesisir tersebut.

Ia mengklaim sekitar 150.000 warga telah keluar sejak perang berlangsung dan memperkirakan sebagian besar penduduk ingin pergi.

Selain rencana pemindahan, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tetap berencana mempertahankan kendali militer atas sebagian besar wilayah Gaza.

Pemerintah Israel dilaporkan belum memiliki rencana untuk menarik pasukan dari kawasan yang saat ini dikuasai oleh militer.

Gagasan relokasi ini sebelumnya juga sempat disuarakan oleh sejumlah anggota pemerintah Israel dalam berbagai kesempatan.

Usulan tersebut langsung mendapat penentangan keras dari para pemimpin Palestina serta pemerintahan di negara-negara Arab.

Para pengkritik memperingatkan bahwa pemindahan itu berisiko memicu pengusiran permanen di tengah kehancuran infrastruktur.

Situasi kemanusiaan yang sangat parah di Jalur Gaza juga memunculkan keraguan mengenai kesukarelaan warga dalam mengambil keputusan.