Empat negara mendesak penghentian pendudukan Israel serta penerapan solusi dua negara dalam pertemuan di Istanbul, Turkiye, pada Sabtu (24/10/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Turkiye, Mesir, dan Pakistan.

Para menteri menilai kebijakan pendudukan tersebut menjadi sumber utama ketidakstabilan di kawasan.

Keempat negara menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Palestina harus menjadi bagian utama dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Mereka turut mendorong langkah konkret untuk melindungi warga sipil serta mengakhiri penderitaan masyarakat Palestina.

Dukungan tersebut mencakup hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara yang merdeka.

Negara Palestina yang didukung mencakup wilayah berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Selain aspek politik, para menteri menyoroti pentingnya pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Bantuan tersebut mencakup pasokan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak konflik.

Penolakan Aktivitas Permukiman dan Landasan Hukum Internasional

Keempat negara turut mengecam aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina.

Mereka menekankan pentingnya perlindungan penduduk sipil dan penghormatan terhadap hukum internasional di tengah krisis yang terus berlangsung.

Selain itu, para menteri menentang tindakan yang dinilai mengubah status hukum serta sejarah Yerusalem yang memiliki arti penting bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi.

Persoalan wilayah ini telah menjadi bagian utama konflik sejak Perang Enam Hari pada Juni 1967, di mana Israel menguasai Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Berbagai resolusi PBB serta pendapat Mahkamah Internasional terus menjadi rujukan penting dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik tersebut.